Hutang Melulu, Indonesia Susah Sejahtera

          Halo semua, kali ini Ninja Blogger akan memberikan kumpulan berita yang merujuk pada Buruknya Pengelolaan Uang Di Indonesia Sehingga Terlilit Banyak Hutang Dan Rakyatnya tidak sejahtera. Agan-agan tahu kan ? Kalo kondisi perekonomian di Indonesia semakin buruk saja, hal ini disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang buruk dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab. Saya telah mengumpulkan beberapa berita yang mendukung pernyataan tersebut, langsung saja kita ke TKP :

• Utang Menumpuk, Indonesia Makin Mudah 'Disetir' Asing

          Jakarta - Koalisi Anti Utang (KAU) meminta pemerintah mengurangi utang negara yang saat ini hampir tembus Rp 2.000 triliun karena sangat membebani APBN. KAU juga mengingatkan, semakin banyak utang maka sangat mudah pemerintah 'disetir' kepentingan asing. Ketua KAU Dani Setiawan mengatakan pinjaman utang kepada Indonesia oleh negara lain sangat erat keitannya dengan kebijakan ekonomi-politik negara pemberi utang. "Semakin banyak utang kita ke negara lain, semakin mudah negara ini (Indonesia) diintervensi negara lain khususnya oleh si pemberi utang," kata Dani kepada detikFinance, Minggu (4/11/2012).

          Menurut Dani, hal ini sudah sangat terlihat sekali dari intervensi asing seperti Bank Dunia, USAID (Agency for International Development) dan lembaga asing lainnya dalam menentukan kebijakan dan penyusunan undang-undang dibidang strategis seperti undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Ketenagalistrikan, Mineral dan Batubara (Minerba), Percepatan lahan untuk infrastruktur dan lainnya. "Sudah sangat telihat, lembaga asing seperti Bank Dunia, USAID dan lainnya sudah banyak menintervensi Indonesia dalam hal penyusunan dan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan dibidang strategis seperti Undang-Undang Migas, Ketenagalistrikan, Minerba, pencepatan lahan untuk infrastruktur dan banyak lagi," ungkap Dani.

          Apalagi negara pemberi utang tentu saja memberikan syarat-syarat yang harus dilakukan Indonesia, seperti harus menggunakan barang dan jasa dari negara pemberi utang. "Apalagi negara yang memberikan utang juga memberikan syarat-syarat yang harus dilakukan Indonesia, seperti yang sering terjadi Indonesia harus menggunakan barang dan jasa dari negara pemberi utang, barangnya harus impor dari negara tersebut dan tenaga ahlinya harus dari negara tersebut," ungkap Dani lagi.

          Untuk itu, pihak meminta pemerintah saat ini berkomitmen untuk mengurangi utang luar negeri, serta membatasi jumlah utang negara ini. "Kurangi dan batasi maksimal utang negara ini, kita tidak ingin negara ini disetir terus oleh asing, kita tidak ingin hak kesejahteraan rakyat Indonesia diambil hanya untuk melunasi utang yang makin hari makin menumpuk," tandas Dani. Berdasarkan Data kementerian keuangan total utang pemerintah Indonesia hingga September 2012 mencapai Rp 1.975,62 triliun. Dibanding akhir 2011, jumlah utang ini naik Rp 166,67 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 27,3% pada September 2012.

          Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam pada tanggal 1 November telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: : SE–592/Seskab/XI/2012 tentang Pembatasan Pinjaman Luar Negeri yang Membebani APBN/APBD. Surat Edaran ini ditujukan kepada para Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. “SE-592 ini untuk mengingatkan para menteri dan Pimpinan LPNK untuk meninggalkan rezim utang luar negeri karena bagaimanapun utang luar negeri harus dibayar melalui anggaran negara, baik APBN/APBD, yang artinya juga harus dibayar oleh rakyat," kata Dipo Alam pekan lalu.

Sumber

• Utang RI Hampir Rp 2.000 Triliun, Pemerintah Sulit Bikin Rakyat Sejahtera

         Jakarta - Koalisi Anti Utang (KAU) meminta Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi jumlah utang luar negeri atau Surat Utang Negara (SUN). Semakin tinggi utang negara, maka semakin kecil peluang pemerintah untuk sejahterakan rakyat. "Maka itu kami mendesak pemerintah untuk mengurangi utang negara yang saat ini hampir menyentuh angka Rp 2.000 triliun, karena makin besar utang makin kecil kesempatan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya," kata Ketua KAU, Dani Setiawan kepada detikFinance, Minggu (4/11/2012).

          Dikatakan Dani, pasalnya dana APBN-APBD akan banyak tersedot untuk membayar utang, sehingga program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan semakin kecil anggarannya. "Kenapa semakin kecil kesempatan pemerintah ini mensejahterakan rakyatnya, karena program-program untuk pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan rakyat anggaran dari APBN-APBD semakin kecil, karena uangnya dipakai untuk bayar utang," ungkap Dani.

          Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah Indonesia hingga September 2012 mencapai Rp 1.975,62 triliun. Dibanding akhir 2011, jumlah utang ini naik Rp 166,67 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 27,3% pada September 2012.

Sumber

• Pengelolaan Utang RI Dinilai Buruk

           Bila penyerapan anggaran tidak ditingkatkan, akan semakin banyak uang yang berasal dari utang tidak terpakai. RASIO utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) memang terus menurun dari tahun ke tahun, yakni sebuah indikasi bahwa kondisi utang negeri ini masih dalam batas aman. Pada 2011 misalnya, rasio itu mencapai 24,3% dan diperkirakan akan mencapai 24,1% pada 2012. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Utang Kemenkeu dalam Perkembangan Utang Negara edisi Mei 2012 menyatakan rasio utang terhadap PDB Indonesia juga masih lebih baik jika dibandingkan dengan AS (69,4%), Inggris (79,5%), Jepang (208,2%), dan Italia (120,1%).

          Namun, pengelolaannya dinilai masih jauh dari batas maksimal. Itu terutama terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran yang bersumber dari utang. Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, meskipun kondisi utang Indonesia masih aman, hal itu belum digunakan secara optimal. Pemerintah dinilai belum dapat memperbaiki kemampuan penyerapan anggaran mereka. Tanpa perbaikan penyerapan anggaran, kata Purbaya, masih banyak uang yang di antaranya berasal dari utang tidak terpakai. "Kalau loan-nya gratis, ya nggak apa-apa. Namun, kan ada commitment fee atau biaya bunga lainnya," kata Purbaya, kemarin.

          Sebagai contoh, biaya pinjaman program dari Asian Development Bank (ADB) untuk program Local Government Finance Reform and Governance Reform (LGFRGR) 2 memiliki bunga LIBOR + 0,3% dan biaya 0,15%. Jika nilai pinjaman program LGFRGR 2 mencapai US$200 juta, biaya pinjaman yang harus ditanggung sebesar US$300 ribu belum termasuk bunga. Di sisi lain, walaupun trennya menurun dari tahun ke tahun, rasio bunga utang terhadap belanja modal masih tergolong besar. Rasio bunga utang terhadap belanja modal pada 2009, misalnya, mencapai 123,61%, pada 2010 sebesar 110,08%, kemudian menurun drastis pada 2011 menjadi 75,62% dan diperkirakan pada 2012 menjadi 73,2%.

Ditanggung masyarakat

          Pengamat ekonomi Hendri Saparini berpendapat rasio-rasio tidak bisa dijadikan satu-satunya pegangan bahwa pengelolaan utang pemerintah sudah baik. Jumlah pembayaran dan penerbitan utang hendaknya juga mempertimbangkan porsi belanja negara yang lain. "Kita tahu utang dibiayai APBN yang sumber pendapatannya menggunakan pajak. Pajak itu kan berasal dari masyarakat sehingga masyarakat yang harus menanggung utang," ujarnya.

            Karena itu, Hendri menekankan perlunya utang untuk kebutuhan langsung masyarakat, tidak hanya menyelamatkan beberapa sektor ekonomi tertentu, seperti keuangan atau infrastruktur. Ke depannya, pemerintah diimbau melakukan upaya konkret mengurangi penerbitan utang. Selain itu, Hendri melihat pemerintah perlu memiliki lembaga yang mampu mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada presiden terkait dengan kinerja pengelolaan utang yang independen di luar Kemenkeu.

          Ditjen Pengelolaan Utang menyatakan utang merupakan konsekuensi postur APBN defisit atau pendapatan lebih kecil daripada belanja negara. Menkeu Agus Martowardojo menyatakan akan terus menekan defisit anggaran. Namun, dalam waktu dekat ia tidak yakin defisit bisa mendekati 0% jika belanja subsidi masih membebani APBN.

Sumber

Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan, sampai jumpa dilain kesempatan  ^_^

Kalau nafsu ngutang Pejabat Negara ini berikut rezimnya tak dikurangi, apalagi Pemerintah Daerah yang banyak dikenal pejabatnya sangat 'korup' itu di izinkan pula menarik utang-utang baru untuk APBD-nya, yang bisa diduga pada akhirnya dana-dana utang itu separuhnya akan habis dikorupsi saja, apa jadinya NKRI ke depan? Bisa saja skenario 'bailout' ala Yunani yang kini menjadi sebab utama terpuruknya ekonomi Eropa Zona Euro, akan berulang lagi di negeri ini. Kerusakannya bisa jadi lebih mengerikan ketimbang Krismon 1997 lalu! Yang terjadi, diperkirakan bukan lagi sekedar reformasi, tetapi yang akan terjadi adalah sebuah gerakan masyarakat untuk revolusi seperti 1945 ... REVOLUSI ANTI-UTANG!!!

<The_End>